REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Ketua Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap mengatakan, persoalan dinasti politik itu terletak pada seringnya penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu untuk memenangkan seseorang.

Ini sering terjadi karena tidak ada pengawasan dan penegakan sistem dengan baik. Sebenarnya, ujar Chairuman, setiap orang itu memiliki hak politik yakni bisa dipilih dan bisa memilih. Maka tidak boleh ada larangan, untuk mencalonkan seserang untuk maju menjadi kepala daerah.

"Hak politik semacam itu harus dijunjung tinggi dalam. Namun memang penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan seseorang itu harus ditindak," kata Chairuman, Jumat, (18/10).

Pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang incumbent untuk memenangkan seseorang , terang Chairuman, sudah ada. Termasuk bagaimana caranya agar tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan incumbent.

Misalnya, kata Chairuman, anak seorang kepala daerah mau menjadi kepala daerah di tempat tertentu. Maka ayahnya tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk memenangkan anaknya tersebut. 

"Kalau  sampai ayahnya menggunakan kewenangan untuk memenangkan anaknya, maka kemenangan anaknya bisa dianulir. Titik beratnya, dalam pemilihan kepala daerah itu harus fair play," kata chairuman 

Sebenarnya, lanjut Chairuman, aturan semacam itu sudah ada. Namun tidak  ditegakkan dengan  benar. Bawaslu sendiri, kata Chairuman, harus  bekerja melakukan pengawasan dalam berbagai pemilukada.

Baik ada laporan maupun tidak ada laporan, Bawaslu  tetap harus melakukan pengawasan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika