REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan Perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari segi format atau bentuk bertentangan dengan konstitusi. Perppu sendiri pada dasarnya perlu dikeluarkan hanya pada saat negara dalam keadaan genting dan memaksa.

"Dalam hal ini, negara tidak dalam keadaan genting. Bahkan Perppu tersebut mengatur Mahkamah Konstitusi (MK) yang notabenenya sejajar dengan Presiden selaku eksekutif. Oleh Karena itu, Perppu ini inkonstitusional," kata Yani, Jumat, (18/10).

Persoalan Ketua MK Akil Mochtar, terang Yani, merupakan persoalan pribadi. MK sendiri usai Akil ditangkap KPK tetap bisa menjalankan tugasnya. Para hakim konstitusi tetap melakukan sidang untuk menyelesaikan berbagai sengketa pilkada.

Dari segi isi, ujar Yani,  Perppu ini menabrak  kewenangan lembaga negara lain. Rekrutmen hakim konstitusi di MK sebenarnya merupakan kewenangan MK sendiri, bukan presiden.

Presiden, lanjut dia, hanya bisa mengatur rekrutmen hakim konstitusi yang ditunjuknya sendiri. Tidak boleh menentukan cara rekrutmen hakim konstitusi di MK. 

"Memang Presiden bisa mengajukan hakim konstitusi karena dalam undang-undang disebutkan hakim konstitusi dipilih oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Tapi, presiden tidak boleh mencampuri lembaga negara lain dalam melakukan rekrutmen hakim konstitusi," kata Yani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika