REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan dirinya sangat mendukung jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konsisten dalam menerapkan budaya meritokrasi politik.
"Tafsir saya ketika Presiden SBY mengkirik sistem dinasti, itu artinya SBY mendukung jalan politik yang cocok membangun demokrasi, yakni meritokrasi dengan rekruitmen figur politik yang berdasarkan kecakapan dan prestasi," kata Anas di Jakarta, Jumat (18/10).
Meritokrasi politik, menurut Anas, merupakan budaya politik yang menerapkan nilai-nilai penting mengenai kecakapan dan prestasi seseorang untuk diberi sebuah jabatan dan tanggung jawab dalam struktur kekuasaan.
Anas mengatakan masyarakat perlu memahami dan mengaplikasikan sikap-sikap dari budaya meritokrasi politik, dengan tauladan yang ditampilkan oleh pemimpin bangsa.
Budaya politik meritokrasi, lanjut Anas, merupakan nilai-nilai yang sangat relevan dan mampu menopang keberlangsungan sistem politik modern yaitu demokrasi.
"Meritokrasi adalah kepentingan bersama untuk membangun demokrasi yang sehat," ucap Anas.
Momentum untuk mengembanglan meritokrasi politik, menurut Anas, telah tiba dengan banyakanya antipati terhadap dinasti politik, terutama setelah mencuatnya kasus penyuapan sengketa Pilkada Lebak, Banten.
Penyuapan untuk penyelesaian sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi diduga melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah, dan adiknya Tubagus Wardhana alias Wawan, yang ditetapkan tersangka pemberi suap kepada Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.
Dari kasus tersebut, terungkap bahwa anggota keluarga Atut menempati jabatan strategis di pemerintahan dan DPRD Provinsi Banten.
Menurut Anas, budaya meritokrasi politik harus disebarkan dari sikap politik di pusat, untuk kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan di tataran daerah.
"Makanya saya senang dan berseri-seri saat SBY mengkritik sistem politik dinasti. Itu artinya secara nilai, Presiden SBY setuju dengan meritokrasi dan nilai-nilai meritokrasi," ujarnya.