Ahad 20 Oct 2013 17:49 WIB

71 Persen Publik tak Puas Kinerja SBY-Boediono di Bidang Ekonomi

Rep: Muhammad Iqbal/ Red: Nidia Zuraya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Foto: Aditya Pradana Putra/Republika
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pol-Tracking Institute melakukan survei terhadap kinerja empat tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Survei dilakukan terhadap 2.010 responden di 33 provinsi pada 13-23 September 2013. Metode survei yaitu wawancara tatap muka dengan margin of error plus minus 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei menunjukkan, mayoritas responden sebesar 71 persen mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono di bidang ekonomi. Ketidakpuasan tak lepas dari semakin melambungnya harga sembilan bahan pokok akhir-akhir ini. Sedangkan responden yang mengaku puas tercatat 21 persen, tujuh persen menjawab tidak tahu dan sisanya tidak menjawab.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi menjelaskan permasalahan terkait sembako tak lepas dari tidak sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Secara khusus, Achsanul menuding pemerintah daerah yang tidak mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pemerintah pusat.

"Daerah cenderung pentingkan politik lokal. Misalnya masalah cabai, bawang merah dan kedelai. Itu kan konsentrasi pusat dan daerah harus sinkron. Akibat tidak sinkron, kita menyelesaikan masalah kenaikan harga dengan instan. Jika ada yang kurang, kita impor. Tidak dengan cara pemberdayaan petani," papar Achsanul kepada ROL, Ahad (20/10).

Secara keseluruhan, Achsanul menilai kinerja pemerintah SBY-Boediono dari sisi pertumbuhan ekonomi sudah baik. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan berada di atas enam persen. Meskipun begitu, terdapat permasalahan dari sisi neraca perdagangan. "Kebijakan ekspor impor harus kita benahi," kata dia.

Legislator asal Pulau Madura ini menyebut diperlukan pemicu dari sisi kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Prioritas berupa pengurangan impor harus menjadi prioritas mengingat sebagian besar impor adalah barang konsumsi. "Policy pemerintah harus mengarah ke sana," ujar Achsanul.

Pembenahan ekspor, menurut Achsanul, penting mengingat ekspor adalah salah satu komponen dari pertumbuhan ekonomi. Selama ini kisarannya hanya berada di kisaran 20 persen. Untuk meningkatkannya, Achsanul menyarankan agar dilakukan proteksi dan pembinaan usaha kecil berorientasi ekspor, perbaikan infrastruktur dan pembenahan perizinan. "Kalau tiga hal itu bisa dijalankan, rasio ekspor terhadap PDB bisa meningkat."

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement