REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH--Seorang tokoh ulama di Aceh menyebut pemerintahan dinasti tidak dianjurkan dalam Islam, karena mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.
"Islam punya sejarah yang jelek terhadap pemerintahan dinasti, sehingga saya menilai pemerintahan dinasti sebaiknya dihindari di Indonesia," kata Penasehat DPW Muhammadyah Aceh, Tengku Imam Suja' di Banda Aceh, Senin (21/10).
Ia menanggapi praktik pemerintahan yang melibatkan kerabat dan sanak keluarga dalam posisi penting di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Air, khususnya yang ada di Provinsi Banten yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Ratu Atut Chosiyah
Imam Suja' yang juga pernah menjadi anggota MPR RI itu menyatakan awal kehancuran Islam terjadi pada masa Kekhalifahan Usman, karena pemerintahan Islam saat itu menempatkan saudara-saudaranya di posisi strategis.
"Meskipun Khalifah Usman dalam pemerintah pada saat itu bersih, tidak melanggar, dan sesuai dengan syariat, namun orang-orang di sekitarnya tetap tidak suka, sehingga terjadi kecemburuan yang akhirnya menimbulkan banyak fitnah," ujarnya.
Ia mengatakan berbeda dengan kekhalifahan Abubakar dan Umar, saat itu tidak ada unsur nepotisme sehingga Islam pada zaman itu terus berkembang. "Abubakar dan Umar sangat disegani oleh rakyatnya," katanya.
Oleh karenanya, belajar dari sejarah itu, Islam sangat tidak menganjurkan adanya kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan, karena akan berdambak negatif dalam jalannya pemerintahan. "Meskipun orang-orang yang menjalankannya dinilai jujur," ujarnya.
Alasan itu pula ia sangat mendukung usulan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang akan mengeluarkan peraturan larangan pencalonan kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga maupun kekerabatan dalam Pilkada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika