REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pernyataan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto yang menyebutkan masuk menjadi polisi tidak perlu membayar, disambut spontan dengan "huuu..." oleh peserta rapat koordinasi gubernur, bupati/wali kota dan camat se-Sulteng.
Peristiwa itu terjadi saat Kapolda Sulteng Ari Dono mendapat kesempatan kedua setelah Gubernur Longki Djanggola memaparkan upaya polisi mencegah dan mengatasi konflik serta terorisme di hadapan sekitar 350 peserta rakor di Kota Palu, Senin (21/10).
Ketika itu, Ari Dono menyinggung soal kuota masuk bintara Polri 2013 di Polda Sulteng yang tidak sanggup dipenuhi oleh putra/putri daerah ini, sehingga terpaksa diambil oleh daerah lain.
Ia mengemukakan bahwa pada penerimaan bintara polri beberapa bulan lalu, Polda Sulteng mendapat kuota lebih dari 300 orang, namun yang mendaftar hanya 600-an orang. Akibatnya, jumlah personel yang lolos seleksi hanya sekitar 200 orang, sehingga terpaksa sisa kuota itu diambil oleh daerah lain.
"Sudah diberi peluang banyak untuk mengisi kuota menjadi anggota anggota Polri, sayang tidak bisa dipenuhi. Malah masih ada yang menuding bahwa masuk polisi harus bayar," ujar Ari Dono yang spontan disambut "huuu..." oleh ratusan peserta rakor yang didominasi para camat.
Kapolda berkata lagi, "Akibat tudingan seperti itu (masuk polisi harus bayar), maka yang pintar-pintar tidak mendaftar masuk polisi karena tidak punya uang." Lagi-lagi hal itu disambut dengan ucapan spontan oleh sebagian besar camat, "Betul itu pak, betul itu."
Ari Dono, pria kelahiran Bogor 1961 dan lulusan Akpol 1985 itu kemudian menguraikan panjang lebar soal sistem rekrutmen Polri yang melibatkan banyak anggota panitia serta pengawas internal dan eksternal sehingga tidak ada celah untuk nepotisme ataupun suap.
"Dengan sistem rekrutmen seperti ini, saya jamin tidak ada bayar-bayaran. Hapuskan image bahwa masuk polisi harus bayar," katanya dengan nada tegas namun masih tetap disambut dengan "huuu..." oleh sebagian peserta rakor yang seolah tak yakin.