REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali menegaskan pihaknya sedang menyusun atau merumuskan "Resolusi Jihad NU II" untuk mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi yang membawahi lembaga tinggi, seperti presiden dan DPR.
"Kita belum tahu apa namanya, apakah fatwa, resolusi jihad II, III, atau apa, yang jelas para kiai sudah resah dengan situasi yang menyimpang dari Pancasila akhir-akhir ini," katanya dalam sarasehan 'Revitalisasi Resolusi Jihad NU' di Surabaya, Selasa (22/10).
Ia mengatakan hal itu dalam sarasehan yang dibuka Gubernur Jatim Soekarwo dan dihadiri Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun (mantan Pangdam V/Brawijaya), KH Solahuddin Wahid (Tebuireng, Jombang), KH Miftachul Akhyar (Rais Syuriah PWNU), dan KH Sholeh Qosim (Sidoarjo).
"Keresahan para kiai sudah diungkapkan Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfud dalam Munas Alim Ulama NU di Buntet, Cirebon pada beberapa waktu lalu, bahkan Presiden langsung merespons keresahan para kiai itu saat menutup Munas itu," ujar Said.
Intinya, para kiai meresahkan dinamika politik yang berkembang jauh dari kesepakatan pendirian negara ini akibat masuknya liberalisme dan fundamentalisme yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sistematik.
"Para kiai langsung meminta MPR dikembalikan kepada fungsinya sebagai lembaga negara tertinggi yang membawa lembaga tinggi negara lainnya, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga bila ada masalah antarlembaga maka ada penengah yakni MPR," kata Said.
Selain itu, para kiai juga meminta amendemen UUD 1945 ditinjau kembali, karena hanya sedikit amendemen yang bermanfaat, seperti terkait HAM, sedangkan lainnya justru mudharat (tidak bermanfaat).
Para kiai juga meminta 10 UU terkait ekonomi ditinjau ulang. "Ekonomi harus mengedepankan etika dan ekonomi khas Indonesia adalah gotong royong, antara ekonomi atas dan ekonomi bawah saling bekerja sama dan saling membantu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika