REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten (Bank BJB) dan PT Pertamina (Persero) menandatangani nota kesepahaman kerja sama bisnis korporasi dan jasa layanan perbankan dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada kendaraan dinas bank itu.

"Lingkup kerja sama ini selain penggunaan BBM non subsidi bagi kendaraan di lingkungan Bank BJB, Pemprov Jabar dan kabupaten/kota di Jabar itu juga meliputi penggunaan dan pemasaran kartu RFID, co-branding pada produk yang dikembangkan, pembiayaan dan sistem pembelian BBM via 'host to host'," kata Direktur Bank BJB Bien Subiantoro seusai penandatangan MoU di Kantor Pertamina di Jakarta, Rabu (23/10).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya dan Dirut Bank BJB Bien Subiantoro. Pada kesempatan itu, juga dilakukan penegasan kerja sama kedua institusi itu dalam jasa layanan perbankan seperti funding, lending, pemasangan dan penyediaan sarana ATM, EDC, layanancash management, payroll service dan layanan lainnya.

Melalui kerja sama itu, Bank BJB akan mewajibkan seluruh kendaraan dinasnya untuk menggunakan BBM non subsidi yang dipasarkan Pertamina melalui sekitar 82 unit SPBU Coco yang dikelola oleh Pertamina Retail. "Langkah ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap implementasi dari Peraturan Menteri ESDM No.1/2013 tentang pengendalian penggunaan BBM dimana larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan operasional dan dinas di lingkungan pemerintahan, BUMN dan BUMD," ujar Bien.