REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan menarik Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke wilayah politik melalui kerja sama antara KPU dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

"KPU jangan menarik-menarik institusi TNI (ke wilayah politik) yang saat ini benar-benar ingin meletakkan profesionalitasnya," kata Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/10).

Dia menilai KPU sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil yang sebagian besar tokohnya merupakan aktivis seharusnya paham mengenai pelibatan sebuah lembaga dalam pemilu.

Menurut dia, pemilu merupakan wilayah dan pertarungan politik sehingga jangan sampai TNI masuk ke wilayah tersebut. "Kita ini latah, sudah benar TNI mau mandiri, tetapi masyarakat sipil menarik kembali (ke wilayah politik)," ujarnya.

Ahmad menilai seharusnya bangsa Indonesia harus meletakkan TNI sebagai penjaga wilayah kedaulatan Indonesia dan jangan dimasukkan dalam wilayah politik kembali.

Sebelumnya, KPU dan Lemsaneg menandatangai nota kesepahaman pada 24 September lalu. Kesepahaman itu menyatakan Lemsaneg akan membantu KPU dalam hal sumber daya manusia dan proteksi data KPU.

KPU meminta bantuan Lemsaneg untuk menjaga penyampaian hasil pemungutan suata Pemilu 2014. Hal itu dilakukan selain dengan pengamanan sistem informasi dan teknologi milik KPU, Lemsaneg juga menerjunkan anggotanya di beberapa daerah.

Namun, perincian kerja sama itu belum dibuat, terutama data pemilu di wilayah dan di tingkat mana saja yang akan diamankan Lemsaneg. Direncanakan pada Kamis (24/10) akan diadakan rapat gabungan antara Komisi I dan II DPR serta KPU dan Lemsaneg.

Ikuti Whatsapp Channel Republika