REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU dan Kemendagri terkait penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 4 November 2013. Penundaan ini dianggap menunjukkan persiapan pemerintah dan KPU yang tidak maksimal.
"Dengan sistem sekarang, saya tidak yakin pemilu 2014 dapat menghasilkan sesuatu yang baik," kata Din, Kamis (24/10).
Din menambahkan, Muhammadiyah selalu menaruh perhatian mengenai proses penetapan DPT. Karena merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan pemilu sesuai substansinya untuk rakyat.
"Sejak pemilu-pemilu sebelumnya, Muhammadiyah selalu perhatian dengan masalah DPT ini. Beberapa tahun sebelumnya juga, saya banyak diajak untuk membantu masalah DPT ini oleh partai dan KPU," katanya.
Din merasa pesimistis hasil pemilu 2014 mampu menampung aspirasi masyarakat. Karena menurutnya yang ingin dicapai para kandidat baru tampak hanya kekuasaan dan kepentingan tertentu. Bukan untuk manfaat orang banyak.
"Saya ragu akan pemilu 2014. Karena itu perlu ada konsensus nasional di jalan tengah sesuai suara rakyat," ujar Din.
Dalam tenggat waktu penundaan penetapan DPT selama 14 hari, Din meminta pemerintah dan KPU, serta lembaga penyelenggara pemilu lainnya untuk menyiapkan langkah yang tepat guna menuntaskan masalah DPT.