REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pelapor hak asasi manusia PBB, Tomas Ojea Quintana, menuntaskan laporannya tentang kejahatan kemanusian di Myanmar. Dalam laporan yang disampaikannya di Majelis Umum PBB, Quintana mengatakan kekerasaan terhadap muslim di Myanmar adalah kejahatan serius.

''Narasi anti-muslim di Myanmar telah menelantarkan niat perubahan rezim militer di negara itu. Sifat anti-muslim telah mendalam, dan mengancam,'' kata Quintana, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (24/10) waktu setempat, seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (25/10).

Bentrokan antaretnis melanda Negara Bagian Rakhine di Myanmar sepanjang 2012. Tercatat 192 orang tewas. Bentrokan terjadi ditengarai akibat aksi balas dendam sekelompok mayoritas Budha Rakhine terhadap Muslim Rohingya. Aksi tersebut menyulut gelombang migrasi paksa dan teror.

Badan Pengungsian PBB (UNHCR) di Bangladesh mengatakan, tercatat 800 ribu Muslim Rohingya terusir dari sentimen anti-muslim di Myanmar. Bentrokan di Myanmar menambah sekira 140 ribu migrasi baru. Kebanyakan mereka adalah korban aksi pengusiran paksa di Rakhine.

Pemerintah Myanmar mencatat sekira lima persen dari 60 juta populasi di negara junta itu adalah muslim. Kebanyakan mereka beretnis Rohingya. Namun keberadaan mereka tidak diakui keberadaannya. Ironi, sekelompok agamawan, bahkan menganggap Muslim Rohingya sebagai musuh.

Myanmar dengan mayoritas pemeluk Budha, mengampanyekan anti-muslim. Tidak jarang, kampanye tersebut menyulut kerusuhan bahkan kematian. Bentrokan di 2012 pun terasa di negara bagian lain. Bahkan sampai ke bekas Ibu Kota Yangon. Bentrokan terakhir terjadi September lalu dan menewaskan belasan muslim. Bentrokan terakhir tidak lagi hanya menyasar Muslim Rohingya. Namun semua kelompok muslim lainnya. Quintana mengatakan, situasi terakhir menggambarkan Myanmar sebagai negara anti-muslim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika