REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG —Masyarakat harus berpartisipasi memantau seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), agar dapat dihasilkan abdi negara yang berkualitas, berkompeten dan tepat di bidangnya.
Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung, Juniardi, di Bandar Lampung, Jumat (25/10), mengatakan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau seleksi CPNS dapat menciptakan seleksi yang bersih untuk menjaring calon abdi negara yang berkompeten.
"Ada beberapa tahapan seleksi CPNS, dan kesemuanya memiliki celah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Masyarakat harus aktif mengawasi dan memantau seluruh prosesnya," kata Juniardi.
Ia menjelaskan, kerap kali kasus suap yang korbannya adalah masyarakat, termasuk mewarnai seleksi CPNS di pusat dan daerah. "Bayar sejumlah uang, dijamin lulus, dijamin diterima. Jangan sampai termakan tipuan calo-calo seperti ini," ujarnya.
Ia mengingatkan penyelenggara negara, termasuk panitia seleksi agar seluruh proses diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Ada beberapa kasus, misalnya di Sumatera Utara beberapa waktu lalu, sejumlah nama yang diumumkan di website lolos seleksi, kemudian esoknya nama-nama tersebut hilang.
Apabila sampai terjadi kejadian seperti itu, maka yang bersangkutan bisa mengakses informasi nilainya sendiri. "Jadi jangan bermain-main dengan proses dan penilaiannya," kata Jun.
Alumni Magister Hukum Universitas Lampung ini juga mengapresiasi penyelenggaraan seleksi CPNS dengan sistem computer assisted test.
Dalam tes tersebut diumumkan grade berapa persyaratan lulus. Kemudian setelah selesai test, peserta dapat melihat langsung jumlah nilai atau grade-nya memenuhi kriteria kelulusan atau tidak.
"Sistem seperti ini sangat bagus, transparan dan akuntabel. Tapi harus juga ditularkan untuk dikembangkan ke daerah-daerah," harapnya.
Ia menilai, sumber daya manusia abdi negara di daerah kemampuannya masih sangat kurang. Padahal, untuk mengembangkan daerah dibutuhkan tenaga-tenaga handal yang berkompeten di bidangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika