REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kapolri baru dinilai sudah seharusnya harus mampu memimpin institusinya mendukung kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pandangan itu dilontarkan analis politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro. Semarang, Jumat (25/10).
Seperti diwartakan, Komjen (Pol) Sutarman dilantik sebagai Kapolri baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jumat, pukul 15.00 WIB menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo.
Menurut Yulianto, pembenahan institusi tentunya bergantung pada kebijakan yang baik dari pemimpinnya. Dalam kasus Polri tentunya bergantung pada kebijakan Kapolri.
"Saya lihat Sutarman cukup bersih. Beliau juga berani memberikan ekspektasi dan harapan yang baik. Kita harus yakin kalau Sutarman sebagai Kapolri baru nantinya bisa membenahi institusinya," katanya.
Yulianto mengakui bahwa Sutarman memang pernah "pasang badan" berhadapan dengan KPK saat menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim), yakni saat KPK akan menggeledah Kantor Korps Lalu Lintas Polri.
Ia menilai sikap Sutarman ketika itu tidak lepas dari posisinya masih sebagai Kabareskrim. Yulianto menilai saat itu Sutarman pasti berhadapan dengan tekanan banyak pihak, terutama di lingkup institusi kepolisian.
"Kalau sudah jadi Kapolri, beliau (Sutarman, red.) kan 'full power', tidak ada lagi yang bisa menekan, kecuali Presiden. Jadi, Sutarman harus bisa membuktikan keberaniannya membenahi Polri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika