REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo memercayakan kepada Kapolri baru Komisaris Jenderal (Pol) Sutarman untuk mengamankan Pemilu 2014.
"Saya kira Pak Tarman (Komjen Pol Sutarman-red) lebih firm (tegas-red) dalam mempersiapkan Pemilu 2014," kata Timur setelah penyampaian memori serah terima jabatan Kapolri di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/10).
Timur menilai Komjen Pol Sutarman memiliki banyak waktu dalam mempersiapkan Pemilu 2014 yang sebagian besar persiapannya telah dilakukan. "Sekarang masih ada waktu dua bulan lagi, bisa lebih dipersiapkan karena sudah kita awali," katanya.
Timur menampik dirinya dipensiunkan dini, karena masa pensiun baru berlaku pada 2014. "Saya kira tidak ada pensiun, nanti kan sudah ada aturannya. Ini karena kan sebentar lagi pemilu," katanya.
Timur mengatakan akan menunggu perintah Kapolri baru terkait statusnya yang belum dipensiunkan, tetapi menjadi Perwira Tinggi bintang empat dan masih bertugas di Mabes Polri. "Saya akan tunggu perintah Kapolri," katanya.
Dia juga akan menikmati masa cutinya dengan berlibur bersama keluarga. "Saya selama bertugas tidak pernah cuti, saya akan menikmati dulu cuti saya. Pokoknya muter-muter deh," katanya.
Jabatan Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Komjen Pol Sutarman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.
Komjen Pol Sutarman resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (25/10) lalu.
Pada Selasa (29/10) mendatang, akan dilakukan serah-terima jabatan (Sertijab) Kapolri dari Jenderal (Pol) Timur Pradopo kepada Komjen (Pol) Sutarman di Mako Brimob, Kepala Dua, Depok, Jawa Barat.
Komjen Pol Sutarman merupakan satu-satunya calon Kapolri yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR setelah melalui pertimbangan dari Kompolnas dan tim yang bekerja untuk memberi masukan kepada Kepala Negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika