REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota DPR-RI Siswono Yudho Husodo, menilai pemerintah tidak konsisten soal program swasembada pangan, terkait dengan ide Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membeli peternakan sapi di Australia dan membuka lahan pertanian padi di Kamboja dan Myanmar.

"Mirip kebijakan soal kedelai yang ternyata berujung penghapusan tarif bea masuk, Kementerian Pertanian sebelumnya ingin mewajibkan agar importir sapi wajib melakukan investasi di bidang pembibitan sapi yang bersertifikat di dalam negeri," ujar Siswono yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Siswono menilai rencana pemerintah soal ketahanan pangan cenderung salah arah karena kerap melabrak janji maupun rencana yang telah dinyatakan sebelumnya. "Paling lucu tentu saja soal kedelai, kali ini soal sapi, sebentar lagi rencana Bulog untuk menanamkan investasi di Kamboja untuk pertanian padi," tambah Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR itu.

Menurut Siswono, seharusnya pemerintah melakukan kebijakan yang bertujuan menyejahterakan petani dan peternak dengan membuka lahan-lahan baru di luar Jawa yang masih belum termanfaatkan.

"Pemerintah perlu fokus meningkatkan produksi dalam negeri. Tidak usah membuka usaha pertanian di luar negeri karena Indonesia bukan Singapura dan Indonesia juga bukan Jepang yang lahannya sudah terbatas," tambah dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendorong BUMN-BUMN untuk mengakuisisi peternakan di Australia. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menetralkan harga sapi di dalam negeri.

Sedangkan usulan agar Bulog berinvestasi di lahan pertanian Myanmar dan Kamboja diungkapkan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan beberapa waktu lalu. Salah satu alasannya, karena lahan pertanian di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Menurut Rusman, investasi di luar negeri itu, tak ubahnya seperti penanaman modal asing (PMA) yang dilakukan negara lain di Indonesia. Keuntungannya, kata dia, selain untuk memasok kebutuhan beras dalam negeri, dengan investasi lahan pertanian di kedua negara itu, juga akan menghemat biaya impor beras

Ikuti Whatsapp Channel Republika