REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku tidak mempermasalahkan niat buruh yang akan menginap di Balaikota DKI Jakarta. Mantan Walikota Surakarta ini juga mengaku siap menemui para buruh untuk berdialog. Para buruh juga diimbau tak perlu melakukan aksi unjuk rasa.    

"Ya nginap tidak apa-apa asal jangan minta makan, asal jangan minta kasur ya tidak apa-apa. Silakan saja menginap," ujar Jokowi, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jl Gatot Subroto, seperti dilansir situs beritajakarta.

Jokowi juga bersedia menemui buruh di tempat mereka bekerja. Namun, buruh diminta agar tidak melakukan aksi unjuk rasa secara terus menerus. "Buruh tidak perlu nuntut-nuntut, kalau mau ketemu. Dimana mereka? kantor mereka? di mana saya akan temuin," katanya.

Kendati demikian, dirinya berharap agar ada hubungan yang harmonis antara buruh dan pengusaha. Sebab, jika setiap tahun terjadi aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama, maka akan menghambat pekerjaan. "Hubungan antara pengusaha dan buruh mestinya hubungan harmonis, bukan hubungan konflik. Ini saling membutuhkan, karena pekerja itu aset perusahaan," ucap Jokowi.

Terlebih, sambung Jokowi, untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Apindo dan serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan juga telah melakukan survei sebelum menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digunakan sebagai patokan menentukan UMP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika