REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, masyarakat dan para elite perlu mengevaluasi sistem dan etika berpolitik di Indonesia. Karena selama ini telah terkikis oleh sifat rakus akan kekuasaan dan kekayaan.

"Tidak perlu dibantah bahwa kita butuh evaluasi. Bukan untuk apa-apa, namun untuk pembangunan politik di negara ini, apalagi menjelang tahun politik 2014," kata Akbar di Jakarta, Rabu (30/10) petang.

Reformasi di Indonesia antara lain ditandai dengan munculnya berbagai lembaga negara baru. Seperti Mahakamah Konstitusi (MK) dan lainnya. Namun, keberlangsungan demokrasi justru tidak berjalan dengan semestinya. Karena tidak dijalankan beriringan dengan perbaikan sistem.

"Pembentukkan MK, baru disadari ternyata tidak disertai dengan etika para elite yang di dalamnya," ujar Mantan ketua DPR tersebut.

Akbar juga menyebut, dampak euphoria demokrasi. Seperti pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung yang mengandung banyak kelemahan. 

Alasannya, karena berbagai pihak yang miskin etika. "Hal ini seperti anomali-anomali dari kehidupan politik kita saat ini," ujarnya.

Menurut Akbar, para elite memiliki tanggung jawab untuk mencari formula baru mengenai pembangunan sarana pendidikan politik yang baik. Termasuk perbaikan sistem dan etikanya. "Kita tentu perlu etika berpolitik yang lebih baik dan masyarakat membutuhkan jawaban," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika