REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggaran Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering datang ke provinsi itu, untuk dapat mengingatkan perangkat daerah agar lebih amanah dalam menjalankan tugas termasuk pengelolaan anggaran.
"Kami menyambut baik semua pihak termasuk KPK, dan berharap KPK lebih sering datang ke NTB untuk mengingatkan jajaran perangkat daerah, bahwa seluruh amanah yang ada harus dilaksanakan dengan baik," kata Gubernur NTB, Zainul Majid.
Tuan Guru, begitu gubernur itu akrab disapa, menjelaskan hal itu pada semiloka pencegahan korupsi terkait peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan APBD, dan sektor strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Kamis.
Semiloka yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu, dihadiri Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Sri Penny Ratnasari.
Zainul berpandangan pencegahan itu jauh lebih baik daripada sikap represif (penegakan hukum), meskipun tindakan represif diperlukan jika pelanggaran sudah terjadi.
"Kita tidak berharap terjadi pelanggaran, karena efek rusaknya jauh lebih besar, karena seorang pelaku pelanggaran (tindak pidana korupsi) dihukum tapi belum tentu seluruh kerugian negara dapat kembali. Makanya cegah secara bersama-sama akan lebih baik," ujarnya.
Hanya saja, Gubernur NTB dua periode berturut-turut sejak 2008 itu, menghendaki pencegahan terhadap praktik korupsi tidak bisa hanya individu tertentu saja, tetapi harus menciptakan sistem agar peluang penyimpangan itu ditutup.
Karena itu, Zainul berharap semiloka yang diselenggarakan KPK dan BPKP itu bisa berkontribusi terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah NTB.
Pada kesempatan itu, Zainul juga mengungkapkan berbagai upaya nyata yang dilakukan sebagai bagian dari pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
Menurut dia, selain upaya internal dengan mengefektifkan aparat pengawasan, termasuk inspektorat, pihaknya tetap mengutamakan kerja sama dengan semua instansi pemerintahan yang ada di wilayah NTB.
"Saya sampaikan di sini inspektorat bukan tempat buangan tetapi diisi oleh SDM yang kompeten, bahkan sebagai apresiasi pimpinan, inspektur yang dulu dipromosi menduduki jabatan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Provinsi NTB," ujarnya.
Hal itu, kata Zainul, untuk menunjukkan inspektorat adalah institusi yang strategis dalam menciptakan pemerintahan daerah yang baik dan berkualitas.
Selain itu, Pemprov NTB juga menjalin kerja sama dengan seluruh instituasi pemerintah, agar bersama-sama berikhtiar agar Pemerintah Provinsi NTB menjadi pemerintahan yang baik dan amanah.
"Beberapa tahun lalu kami tandatangani MOU kerja sama dengan kejaksaan tinggi, polda, BPKP, dan BPK yang ada di NTB. Tentu dalam batas-batas kewenangan yang dimungkinkan oleh peraturan yang ada, dan semua itu dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar untuk wujudkan pemerintahan yang baik dan berkualitas," ujarnya.
Gubernur dari kalangan ulama itu meyakini, pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang dipercaya masyarakat, dan pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati sesuai peraturan yang ada.
"Untuk masyarakat percaya cukup tunjukkan kita (pemerintah) adalah entitas yang amanah, oleh sebab itu perlu kerja sama dengan semua pihak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika