REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengatakan masih menunggu laporan dari daerah terkait penyelesaian 10,4 juta data pemilih yang masih bermasalah. Ahad (3/11), mereka berencana akan menggelar pertemuan dengan KPU dan Kemendagri untuk menyandingkan lagi data yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut.

"Kami akan sisir persoalan data ini bersama-sama dengan tetap memegang prinsip akurasi, komprehensif, dan mutakhir. Jadi, kita tunggu saja seperti apa perkembangannya nanti," kata komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron, Sabtu (2/11).

Menurutnya, Bawaslu belum memikirkan kemungkinan adanya perubahan jadwal pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kemarin kami memang sempat membicarakan beberapa opsi. Tetapi belum ada pemikiran untuk merekomendasikan penundaan lagi," ujarnya.

Sebelumnya, KPU menyerahkan kembali 13,9 juta data pemilih yang nomor induk kependudukan (NIK) dinilai belum valid ke Kemendagri. Mereka meminta agar data tersebut diperiksa dan diklarifikasi melaui SIAK.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, data pemilih yang diserahkan ke Kemendagri memiliki kasus yang beragam. Tidak hanya pemilih tanpa NIK, tetapi juga dengan nomor NIK yang jumlah digitnya kurang dari 16 angka. Untuk itu, KPU menyerahkan kembali data tersebut kepada Kemendagri sebagai otoritas pemberi NIK.

"Dari 20,3 juta data pemilih yang belum memiliki lima variabel sesuai UU Pemilu, kami berhasil mendapatkan 6,6 juta pemilih yang ada padanannya di DP4 dan kami ambil NIK, juga NKK. Sisanya kami umumkan ke daerah, untuk dicek dan kami minta temui dukcapilnya juga," kata Hadar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika