REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah, Jumat (1/11), mengatakan tak adak ada prasyarat apapun dalam perundingan damai Suriah yang telah lama tertunda. Sementara pihak oposisi bersikukuh pada sikapnya yang hanya datang jika ada poin penghentian kekuasaan Presiden Bashar al-Assad.
Lakhdar Brahimi berharap, konferensi yang diberi namawa Jenewa 2 itu bisa tetap berlangsung dalam beberapa pekan kedepan kendati hambatan masih menghadang.
Perundingan damai ini sempat tertunda akibat terpecahnya negara-negara adi kuasa serta kerasnya sikap kubu Assad dan oposisi. Hingga saat ini pihak oposisi masih menolak untuk bertemu di Jenewa. Kubu oposisi menolak Otoritas Koalisi yang rencanya akan diajukan dalam perundingan. Mereka tidak akan berkompromi dengan anggotanya yang berani datang dalam perundingan Jenewa 2.
Kelompok oposisi kini pun sedang terpecah, sebagian kelompok yang berbasis di Damaskus menginginkan untuk hadir dalam perundingan sementara sebagian lainnya tidak. Jika PBB ingin mereka hadir, mereka mengajukan syarat agar Assad tidak lagi dilibatkan dalam pemerintahan transisi yang akan dibentuk.
Pemerintahan yang dipimpin Assad juga berkukuh tak akan mundur hingga periode kepemimpinan berakhir pada pertengahan 2014. Meraka akan mempertimbangkan juga opsi untuk maju kembali dalam pemilu mendatang. Seperti halnya kubu opisisi, Assad juga menolak bertemu.
Brahimi menduga Assad tidak akan menjadi bagian pemerintahan transisi yang akan dimasukkan dalam poin pembicaraan dan penyusunan perjanjian damai Jenewa 2. Namun, ia menegaskan opininya bukan parameter konferensi.
‘’Pendapat saya tidak penting. Sudah disepakati bahwa kehadiran semua pihak di Jenewa 2 tidak berdasarkan prasyarat dari pihak manapun,’’ katanya.
ia menuturkan kedua pihak akan dipertemukan di satu meja dan berdiskusi mencari jalan keluar besama atas krisi berdarah yang telah berlangsung dua setengah tahun di Suriah serta bagaimana membentuk pemerintah transisi yang dapat membawa Suriah menjadi republik baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika