REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan para pengusaha mendatangai pemerintah daerah (pemda) terkait persoalan kemacetan yang dianggap jadi kendala besar.

Menurut Presiden, Pemda punya tanggung jawab sama besarnya dengan pemerintah pusat untuk mengatasi kemacetan. “Kadin tidak dilarang datang ke gubernur ke wali kota. Kalau biang kemacetan di Jakarta, datanglah ke Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta). Kalau di Bandung, datang ke Pak Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) atau wali kota Bandung. Begitu pula Semarang,  Medan, Makassar,” katanya saat silaturahim dengan Kadin Indonesia di Istana Bogor, Senin (4/11).

Pemda, lanjutnya, punya tanggung jawab menjelaskan konsep menangani kemacetan. Termasuk mencarikan solusinya. SBY berkata, pemerintah pusat hanya bisa memberikan bantuan dan kemudahan yang diperlukan.

Ia menegaskan, Indonesia telah menganut system desentralisasi otonomi daerah. Artinya, Pemda punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri termasuk tentang kemacetan.

Presiden yakin jika para pengusaha mendatangi Pemda akan direspon, karena hal tersebut merupakan tugas para pejabat di daerah. Karenanya, menurut Presiden, persoalan yang dihadapi daerah tidak digeneralisasi atau dibebankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Presiden SBY pun sempat berseloroh agar demonstrasi yang dilakukan tidak melulu di depan istana kepresidenan. “Sekarang kita menganut system desentralisasi otonomi daerah. Jangan unjuk rasanya bolak-balik di depan istana,” katanya sambil tertawa kecil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika