REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedang tancap gas untuk mempercepat sertifikasi tanah bagi rakyat miskin. Diharapkan sertifikat ini dapat memberikan rasa aman terhadap kepemilikan lahan dan menjadi modal berharga untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
"Tanah adalah emas, maka pertahankanlah sebagai aset sangat berharga. Jangan mudah dijual, apalagi untuk tujuan kawin lagi," seloroh Kepala BPN, Hendarman Supandji, saat acara penyerahan sertifikat tanah secara masal sebagai program strategis BPN 2013, di Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (7/11)
Mantan Jaksa Agung itu menyatakan komitmennya membantu rakyat kecil dalam pengurusan sertifikat tanah. "BPN kini memiliki moto pelayanan: sederhana cepat, murah, pasti, dan antikorupsi," kata Hendarman yang baru 18 bulan menjabat kepala BPN.
Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 6 Januari 1947 silam itu juga berharap kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah yang dimilikinya. Si pemilik bisa mengagunkan sertifikatnya kepada bank sehingga bisa menjadi modal usaha.
"Dengan demikian sertifikat tanah bisa mengakselerasi peningkatan ekonomi rakyat," kata Hendarman.
Ia juga tak ingin tanah hanya banyak dikuasai orang-orang berduit atau bahkan pengusaha nakal. "Mereka dapat sertifikat, lalu diagunkan ke bank, setelah dapat duit malah kabur," ujar pria 66 tahun ini.