REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perlambatan ekonomi di Indonesia ikut menyeret pertumbuhan tingkat penyerapan tenaga kerja. Untuk mengantisipasi pertumbuhan pengangguran, pemerintah akan kembali mengeluarkan paket kebijakan baru.
"Mudah-mudahan adanya paket kebijakan ini bisa mengantisipasi perlambatan ekonomi sehingga mungkin tingkat pengangguran di Februari tidak bertambah," ujar Menteri Keuangan M Chatib Basri usai menjadi pembicara pada Indonesia Investment Summit 2013 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11).
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pengangguran di Indonesia mencapai 7,39 juta orang dari total 118,19 juta angkatan kerja. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 berkurang 3,2 juta dibandingkan Februari 2013.
Chatib mengklaim jumlah pertumbuhan tingkat pengangguran ini merupakan sebelum keluarnya paket kebijakan pertama. Sehingga belum dapat dikatakan paket kebijakan telah memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Diharapkan paket kebijakan yang ada dan yang akan keluar dapat mengurangi pertumbuhan pengangguran di Indonesia.
Paket jilid dua rencananya akan dikeluarkan pada akhir November atau awal Desember. Paket ini berisi fiskal insentif untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran.
BPS juga mengumumkan pertumbuhan ekonomi di triwulan III lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya. Chatib memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun sebesar 5,6-5,8 persen. "Karena isunya adalah defisit neraca berjalan, maka pertumbuhannya diperlambat," ujar Chatib.
Defisit hingga akhir tahun diperkirakan mendekati proyeksi, yaitu 2,3 persen dari posisi saat ini 1,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini didukung oleh naiknya belanja modal dan perlambatan pertumbuhan pendapatan. Perlambatan ini bahkan lebih cepat dibandingkan perkiraan awal.
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan dengan kondisi seperti saat ini tidak ada jaminan akan ada penciptaan lapangan kerja yang besar. Perlambatan ekonomi akan mempengaruhi jumlah kesempatan kerja baru. "Yang perlu diperbaiki terus-menerus adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," kata Mahendra.
Penyerapan tenaga kerja yang melambat tidak bisa lagi dilihat dari besarannya saja, tetapi juga dari produktivitas. Jika produktivitasnya membaik, hal ini akan memperbesar pasar Indonesia dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Wakil Presiden RI Boediono mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional bukan berarti membuat investasi di Indonesia tidak menarik. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Pasar domestiknya sangat besar dan tumbuh sangat cepat. Ia menilai ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia.
"Saya juga harus menambahkan alasan mengapa Anda memilih Indonesia sebagai tujuan investasi, yaitu stabilitas politik," kata Boediono dalam pidatonya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika