REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejarawan muda Bonnie Triyana menyatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki pahlawan terbanyak. Namun, di waktu bersamaan juga terdapat koruptor dengan jumlah besar.
"Indonesia punya pahlawan dengan jumlah terbanyak di dunia, karena tiap tahun dianugerahi, belum lagi yang tidak dikenal, tetapi masalahnya koruptornya juga paling banyak," kata Bonnie di Jakarta, Jumat (8/11).
Hingga saat ini menurut data Kementerian Sosial sedikitnya terdapat 156 orang Pahlawan Nasional, ditambah tiga orang yang akan dianugerahi gelar serupa oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tiga orang tersebut adalah Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wedyodiningrat dari Yogyakarta, Lambertus Nicodemus Palar dari Sulawesi Utara dan Letjen TNI (Purn) TB Simatupang dari Sumatra Utara.
Sementara berdasarkan tabulasi data penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2004-2013 per 30 September 2013 memperlihatkan sedikitnya telah dilakukan 509 penyelidikan, 334 penyidikan, 203 penuntutan, 228 kasus yang sudah inkracht atau berketatapn hukum dan 236 eksekusi.
Banyaknya jumlah pahlawan di Indonesia, menurut Bonnie juga sempat disebutkan oleh Sejarawan asal Belanda Gerry van Klinken dalam tulisannya. Hal tersebut kerap kali juga menimbulkan kebingungan di antara para peneliti dunia.
"Van Klinken dan peneliti-peneliti lain itu seringkali bingung dengan Indonesia. Orang Indonesia dikenal punya kebiasaan tidak menonjolkan peran, tetapi kalau dilihat di toko buku banyak sekali biografi-biografi yang menonjolkan perannya masing-masing," ujar dia.
Bonnie mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada konsep, yang menurut Sejarawan Thomas Carlyle disebut "heroes and hero worships" atau pemujaan terhadap para pahlawan.
"Seolah-olah sejarah ini digerakkan oleh para pahlawan semata. Padahal, seorang petani di masa perang yang membantu logisitik pejuang juga bisa dikatakan pahlawan," ucapnya.
Bonnie mengusulkan pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian gelar pahlawan nasional setiap tahun, dan lebih berkonsentrasi untuk mendorong penelitian dan penulisan sejarah.
"Penulisan sejarah harus didorong dari berbagai sisi, sehingga penelitiannya juga lebih berimbang tentang perang orang-orang baik di tingkatan elit maupun masyarakat umum dalam sejarah Indonesia. Itu yang lebih penting," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika