REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta siap membahas kembali rencana hibah 20 unit bus TransJogja ke Pemerintah DIY menyusul rencana DIY yang ingin menggantikan bus perkotaan dengan armada TransJogja pada 2015.
"Selama ini, 20 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan telah dipinjampakaikan ke Pemerintah DIY untuk mendukung armada TransJogja. Agar bus tersebut bisa terus digunakan, maka hibah menjadi satu-satunya jalan. Kami siap membahas kembali rencana hibah itu dengan DPRD Kota Yogyakarta," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Ahad (10/11).
Menurut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta siap membantu Pemerintah DIY untuk mewujudkan angkutan massal yang layak bagi masyarakat karena mengatasi kepadatan lalu lintas tidak hanya cukup dengan membangun infrastruktur.
"Jangan sampai saat bus kota sudah dihilangkan tetapi angkutan publik yang direncanakan belum siap, karena hanya akan menambah jumlah kendaraan pribadi di jalan," katanya.
Sampai saat ini, pembahasan rencana hibah bus TransJogja milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD setempat berhenti dan belum ada tindak lanjut pembahasan yang dilakukan.
Bahkan, DPRD Kota Yogyakarta sempat mengemukakan wacana agar pemerintah daerah mengembalikan saja bus bantuan itu ke pemerintah pusat karena Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memiliki BUMD atau BLUD yang bergerak di bidang transpotrasi sehingga tidak bisa mengelola bus bantuan itu.
Berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Perhubungan, dinyatakan bahwa peruntukan 20 armada bus tersebut adalah untuk transportasi publik.
Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Koencoroyekti mengatakan, pemerintah kota perlu mengetahui apakah Pemerintah DIY masih mau menerima hibah bus bantuan itu karena sebagian besar bus berada dalam kondisi yang tidak baik.
"Hibah diperlukan agar bus bantuan bisa digunakan. Tetapi jika hibah tidak bisa dilakukan, maka sebaiknya bus bantuan itu dikembalikan saja ke pemerintah pusat," katanya.
Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjut dia, juga perlu melakukan konsultasi ke Pemerintah DIY untuk mengetahui secara jelas rencana atau "grand design" pembangunan transportasi publik di daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika