REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Rahman Hakim meminta maaf terkait penyataannya yang mengatakan bus kota akan diganti dengan TransJogja. I amengaskan, Bus kota akan diperjuangkan tetap ada.
"Saya mencabut pernyataan saya bahwa bus kota akan dihapus dan diganti Trans Jogja dan meminta maaf," kata Arif pada wartawan, Senin (11/11).
Sebelumnya dua ratus awak bus kota Yogyakarta (sopir dan kernet) yang tergabung dalam koperasi Aspada, Puskopkar, Kobutri, Damri dan Kopata mendatangani DPRD DIY. Mereka memprotes pernyataan Arif Rahman Hakim yang mewacanakan penghapusan bus kota pada 2015 mendatang.
"Jadi dengan adanya tuntutan para awak bus kota tadi, bus kota masih tetap ada. Tinggal sistem transportasinya yang akan diubah. Untuk itu harus ada pembicaraan ulang," kata Arif.
Dia mengungkapkan rencananya Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) DIY akan membuat 13 jalur baru dan mulai Februari/ Maret akan dilelang.
"Dengan adanya tuntutan dari para awak bus, rencana tersebut akan kami minta di-cancle. Jadi tidak ada penataan sistem TransJogja secara keseluruhan. Nantinya untuk penataan transportasi tetap akan melibatkan angkutan perkotaan. Tetapi sistemnya saya belum tahu," ungkap Arif.
Menurut Arif, para awak bus dalam aksinya juga menuntut agar Trans Jogja tidak dianakemaskan, sebetulnya hal itu juga merupakan keinginan dari Komisi C DPRD DIY. Ia mengakui selama ini insentif hanya diberikan kepada TransJogja.
"Seharusnya kalau TransJogja diberi BOK (Biaya Operasional Kendaraan), teman pengusaha bus kota harusnya juga diberi insentif misalnya mendapat bantuan uang muka untuk pengadaan bus kota yang baru," katanya menyarankan.
Lebih lanjut Arif mengatakan yang disebut penataan transportasi kota itu bisa jalur baru, jumlah bus, peremajaan bus. Dalam hal ini tidak hanya memperbaki bus, melainkan mengganti bus.
"Penataan sistrem transportasi kota di Yogyakarta diskusinya masih panjang dan harus melibatkan pengurus koperasi bus," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika