REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Anggota parlemen Thailand dari Partai Demokrat, Suthep Thaugsuban, Senin (11/11), menyeru rakyat dari segala lapisan di negeri itu agar melakukan pemogokan guna menentang pemerintah.

Dalam pidato yang disiarkan langsung di stasiun TV lokal sekitar pukul 19.00 waktu setempat, Suthep menyerukan pemogokan tiga-hari mulai Rabu.

Pekan lalu, Partai Demokrat --yang beroposisi-- mengeluarkan ultimatum kepada Partai Pheu Thai, yang memerintah, agar menghapuskan rancangan amnesti --yang kontroversial-- paling lambat sampai pukul 18.00 waktu setempat. "Jika tidak, kami akan melakukan apa yang harus kami kerjakan," kata Suthep.

Senat memulai proses pembahasan pertama rancangan amnesti itu pada Senin pagi, tapi belum ada yang dihasilkan hingga pukul 18.00 waktu setempat, ketika Suthep mulai berpidato di hadapan ribuan pemrotes yang berkumpul di Monumen Demokrasi.

Suthep juga meminta mereka yang mendukung dia agar berhenti membayar pajak, demikian laporan Xinhua. Suthep, masih dalam pidatonya, bersama dengan tujuh lagi anggota parlemen dari Partai Demokrat, mengancam akan mundur dari parlemen.

Rancangan amnesti itu dirancang untuk memberi pengampunan kepada mereka yang terlibat dalam pertumpahan darah dan kerusuhan politik sejak kudeta militer 2006, termasuk kepada mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Pengesahan rancangan tersebut oleh Majelis Rendah telah memicu protes luas di jalanan di Ibu Kota Thailand, Bangkok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika