REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar terkait pemekaran Kabupaten Luwu Tengah yang saat ini mulai memanas hingga terjadi bentrokan antara warga dan polisi di perbatasan kabupaten tersebut.
"Saya tidak mau menjawab itu karena bukan di sini kompetensinya, itu pembahasan di sana (Jakarta). Akan tetapi kami mendukung sejak awal pembentukan daerah itu, apalagi semua persyaratan telah diajukan untuk pemekaran," katanya kepada wartawan di Makassar, Selasa.
Ia menuturkan, pembahasan pemekaran Luwu Tengah bukan lagi kompetensi Pemerintah Sulsel dan sudah diserahkan ke Komisi II DPR RI untuk membahas dan menggodok persoalan pemekaran itu.
Bahkan dirinya menyayangkan penayangan di media terkait suasana Luwu yang terlihat mencekam dengan suasana tegang akibat bentrokan antara aparat keamanan dengan warga dibantu mahasiswa
"Sebaiknya bagi kelompok yang bersitegang tidak merugikan aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan guna transportasi yang menghubungkan daerah di sana. Perlu diingat jalan itu kan jalan umum. Apalagi teman-teman media melempar isu provokasi yang berlebihan saat meliput disana," ujarnya.
Bahkan Ketua DPD I Partai Golkar ini menuding, adanya peristiwa bentrokan di Luwu disebabkan efek dari pasca Pilkada yang digelar beberapa bulan lalu.
Alasan pendemo tidak menunjukkan itikad baik, sehingga terjadi kisruh yang mengakibatkan adanya bentrokan yang berkepanjangan.
Dia mengaku senang bilamana ditanyakan seputar kesanggupan Pemerintah Provinsi sulsel memberi bantuan kepada korban bencana alam di sejumlah daerah.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kampus tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Luwu Raya melakukan unjukrasa di Kantor DPRD Provinsi Sulsel dengan isu percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.
Mereka melakukan orasi secara bergantian dengan menuntut kepada anggota DPRD khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan VII (Luwu Raya) agar mengawal proses pemekaran dan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.
"Kami mendesak kepada para legislator Sulsel khususnya yang berasal dari Dapil VII agar mengawal proses pembentukan ini dan mempercepat pemekarannya," tegas Syarif seorang mahasiswa Universitas 45 Makassar itu.
Merasa tidak dipedulikan, massa kemudian merengsek masuk ke dalam gedung yang dijaga aparat keamanan untuk bertemu sejumlah legislator, namun polisi dan pengamanan kantor tersebut terlibat adu fisik dan beberapa diantara mahasiswa terkena pukulan dan ditarik-tarik petugas.
"Polisi sudah menujukkan sipat arogasi terhadap para kami para pendemo. Kami datang baik-baik ke DPRD ini untuk menyampaikan orasi, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak wajar oleh aparat kepolisian seperti yang diperlihatkan di Walmas yang berujung pada bentrokan," kata Syarif yang terluka di bagian wajahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika