REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Program Pemkot Bandung yang mulai membina penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (pengemis, gelandangan, dan anak jalanan) ditanggapi negatif anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Yosef Saepul Akbar.
Ia menilai, program pelatihan bagi PMKS tidak terkonsep secara matang. Menurutnya, sebelum melakukan langkah pembinaan, seharusnya pemkot melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lain. Sebab, para pengemis tersebut sebagian besar berasal dari luar Kota Bandung.
"Koordinasi dengan pemkab/pemkot di sekitar Kota Bandung mutlak dilakukan. Agar program pemberantasan PMKS bisa berhasil," tuturnya di Bandung.
Dikatakan Yosep, selain dengan pemkab/pemkot sekitar, koordinasi juga harus dilakukan dengan Pemprov Jabar. Jika koordinasi itu dilakukan, ia yakin penanganan masalah PMKS di Kota Bandung akan berhasil dan cepat direalisasikan.
"Jangan sampai program seperti ini hanya insidentil semata," tuturnya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika