REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE – Wakil Presiden, Boediono mengingatkan akan adanya perangkap kelas menegah (middle income trap) yang membayangi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Istilah tersebut digunakan bila suatu negara berkembang mencapai tingkat pendapatan tertentu, lalu atas berbagai alasan, pertumbuhan ekonominya berhenti.
Indonesia, kata Wapres, tak perlu jatuh ke dalam perangkap pertumbuhan apa pun asalkan tetap bekerja keras memperbaiki produktivitas nasional dan kompetisi. Salah satu kebijakan untuk menghindari perangkap tersebut yakni memicu sektor pendidikan dan inovasi.
"Salah satu dari banyak alasan mengapa para pembuat keputusan di Indonesia sepertinya ingin memacu sektor pendidikan dan inovasi adalah menghindari jatuhnya Indonesia ke midldle income trap," katanya saat memberikan kuliah umum di Sir Alexander Stewart Theatre, Campus Clayton, Monash University, Jumat (15/11) seperti dikutip dalam situs www.wapresri.go.id.
Ada beberapa gejala sebuah negara berpotensi terkena middle income trap. Antara lain rasio investasi yang mandek, timbulnya masalah-masalah di pasar kerja dan kebijakan tenaga kerja dan kegagalan untuk meningkatkan sektor manufaktur.
Gejala lainnya adalah ketika suatu negara berkembang kesulitan untuk berkompetisi dengan negara pendapatan rendah yang upah kerjanya sangat rendah.
Tak hanya itu, gejala pun terlihat ketika negara kesulitan untuk berkompetisi dengan berpendapatan tinggi yang tekhnologinya lebih maju.
Indonesia, Wapres melanjutkan, saat ini kesulitan untuk berkompetisi di sektor-sektor tertentu dengan negara-negara berkembang di Asia yang upahnya lebih rendah dari Indonesia.
Indonesia juga mengalami kesulitan untuk berkompetisi dengan negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan dan Singapura yang punya industri dengan teknologi tinggi.
"Hari ini Indonesia bisa dikatakan terjebak di tengah. Kita harus berpikir keras bagaimana meningkatkan kompetisi ekonomi kita," kata Wapres.
Menurut Wapres, diskusi mengenai upaya menghindari middle income trap banyak fokus pada pendidikan dan isu lapangan kerja serta inovasi dan teknologi.
Untuk pendidikan, Indonesia pun masih memiliki dua tantangan besar yakni memperluas akses pendidikan bagi semua warga negara dan bagaimana secara cepat meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan di semua tingkat.
"Indonesia masih kekurangan guru berkualitas di semua tingkat pendidikan, sementara yang ada sekarang masih belum optimal distribusinya. Di berbagai pelosok negeri, fasilitas sekolah yang bagus kekurangan guru," katanya.
Sedangkan dalam sektor teknologi dan inovasi, Wapres Boediono mengatakan di masa lalu sejumlah kebijakan telah berhasil diterapkan dengan menggunakan basis teknologi yang berdampak sangat besar pada kondisi sosial dan
ekonomi negeri. Contohnya revolusi di bidang pertanian (green revolution) dan keluarga berencana. Belum lagi adanya komputer, ponsel serta penerbangan ekonomis (low cost airlines) yang telah banyak mengubah kehidupan sosial dan aktivitas perekonomian di Indonesia.
"Ke depan, kita ingin lebih banyak perubahan-perubahan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas seperti itu muncul," kata Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika