REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan persentase masyarakat yang belum memahami produk jasa keuangan masih tinggi sehingga diperlukan sosialisasi dan program yang mendorong pemahaman produk keuangan.

"Kita masih dihadapkan berbagai kerentanan yang menaungi sektor keuangan dari fundamental ekonomi hingga rendahya literasi pemahaman produk jasa keuangan," kata Muliaman saat memberikan sambutan dalam peluncuran cetak biru program literasi keuangan Indonesia di Jakarta, Selasa (19/11).

Berdasarkan survei yang dilakukan, kata Muliaman, jumlah penduduk Indonesia yang memahami mengenai berbagai produk jasa keuangan termasuk penggunaannya juga masih terbatas. "Peningkatan aspek literasi keuangan karena masyarakat harus menjadi subjek dalam transaksi di sektor keuangan namun sering tidak memiliki posisi yang seimbang karena rendahnya tingkat literasi masyakarakat," katanya.

Ia memaparkan hasi survei yang dilakukan di 27 provinsi dan lebih dari 28 ribu responden menunjukkan untuk sektor perbankan baru 22 persen yang pahami jasa perbankan, meski 57 persen menjawab telah menggunakan jasa perbankan. "Sektor asuransi hanya 18 orang per 100 yang paham tentang prduk dan jasa asurasi dan hanya 12 persen dari yang paham memanfaatkan produk asuransi Untuk pegadaian,15 dari 100 orang pahami, tetap pemanfaatan 5 persen," terang Muliaman.

Sementara lembaga pembiayaan hanya 10 persen penduduk yang paham, dan dari yang paham hanya enam persen yang memanfaatkannya. Dana pensiun baru tujuh persen yang memahami dan baru dua persen yang memanfaatkan produknya. Sedangkan untuk pasar modal hanya empat persen yang paham dan ikut aktif kurang dari satu persen.

"Otoritas menetapkan program literasi keuangan sebagai prioritas kerja sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga memiliki akses lebih banyak," katanya.

Muliaman mengatakan secara keseluruhan program literasi jasa keuangan mencakup tiga pilar masing-masing, edukasi dan kampanye literasi nasional dengan sasaran program ibu rumah tangga, tenaga kerja, pelajar mahasiswa dan akademisi. Kedua, penguatan infrastruktur literasi keuangan, melakukan survei nasional, pembentukan layanan konsumen terintegrasi, isu dengan lembaga keuangan dan jasa. "OJK juga siapkan situs dan web tentang jasa keuangan," paparnya.

Ketiga, pengembangan produk dan layanan jasa keuangan. "Implementasinya mendorong industri mengembangkan berbagai produk dan jasa keuangan terdapat 2600 lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, mendukung literasi ini," tegasnya. Peluncuran cetak biru tersebut dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu II.

Ikuti Whatsapp Channel Republika