REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Markas Besar TNI menyatakan penggunaan jilbab bagi prajurit wanita tidaklah dipermasalahkan. Namun, cara berpakaian tersebut, belum dinyatakan resmi sebagai aturan seragam kedinasan.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, saat ini memang belum ada aturannya. Dan dalam tata upacara militer, seragam TNI untuk wanita tidak disertai jilbab.

"Tapi tidak masalah kalau mereka mau mengenakannya," kata Iskandar pada Republika saat dikonfirmasi, Rabu (20/10).

Menurut dia, hal tersebut bukanlah masalah di internal TNI. Sebab, seperti di Aceh, dia mencontohkan, pihaknya bisa menyesuaikan dengan aturan adat setempat. Sedangkan, di Jakarta dan sejumlah daerah lain, jilbab masih menjadi pilihan.

Iskandar menambahkan, kalau memang dianggap perlu, nantinya pihak TNI akan coba merevisi kembali aturan berseragam khusus wanita. Tapi untuk saat ini, belum ada arahan atau instruksi tersebut.

"Aturan kan masih bisa dirubah. Kalau perlu direvisi, akan kami ubah," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Sutarman mengizinkan polisi wanita (polwan) menggunakan jilbab selama bertugas. Asalkan corak warna serta bentuknya menyesuaikan dengan pemakaian jilbab polisi di Aceh.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jendral Sisriadi menambahkan, untuk urusan tersebut pihaknya mengembalikan regulasi itu ke lingkup TNI. Bagaimanapun, hal tersebut dinilai sebagai urusan internal korps.

"Saya kira sudah lebih dari cukup penjelasan dari perwakilan TNI," kata Sisriadi melalui pesan singkatnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika