REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat mendukung sikap tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghentikan kerja sama dengan Australia. Mulai di bidang militer, pertukaran informasi, hingga intelijen.

Setidaknya, sampai ada penjelasan dan pertanggungjawaban resmi pemerintah Australia terkait penyadapan terhadap SBY, ibu Ani Yudhoyono serta pejabat negara lainnya pada 2009.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Teuku Riefky mengatakan, mendukung kecepatan dan ketegasan respon SBY terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia. Karena tindakan itu melanggar HAM, moral dan etika.

"Selama delapan tahun terakhir ini kedua negara mempunyai hubungan dan kerja sama di berbagai bidang. Jadi penghentian sementara pertukaran informasi dan latihan militer sudah tepat," ujar Riefky, Rabu (20/11).

Scara resmi, katanya, SBY malam ini akan mengirimkan surat kepada perdana menteri Australia, Tonny Abbot. Surat itu untuk meminta penjelasan kejadian penyadapan tersebut .

"Kami sepakat dengan SBY. Sikap rasional dan tidak emosional harus dikedepankan dalam menghadapi penyelesaian masalah ini. Tetapi ingat, Presiden RI tidak sendiri. Ada 250 juta rakyat Indonesia menunggu sikap resmi dari pemerintah Australia," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika