CANBERRA -- Pemerintah Federal Australia tadi malam (21/11) mempertimbangkan bagaimana merespons surat Presiden Indonesia atas terungkapnya penyadapan yang dilakukan Australia terhadap telepon selularnya 3 tahun lalu. Komite Keamanan Nasional Kabinet Koalisi malam ini juga menggelar pertemuan di Canberra setelah parlemen federal berakhir dengan isu penyadapan mendominasi forum tersebut.
Perdana Menteri Tony Abbott, Kamis (21/11) memastikan dirinya telah menerima surat dari Presiden Yudhoyono yang meminta penjelasan dari pemerintah terkait isu penyadapan dirinya dan sejumlah anggota kabinetnya termasuk isterinya.
Dan lagi-lagi, belum ada permohonan maaf yang disampaikan Abbott, namun Abbott hanya mengulangi pernyataan kalau dirinya akan melakukan apapun untuk memperkuat hubungan dengan Jakarta.
"Saya hendak memastikan parlemen kalau pemerintah koalisi akan merespon surat ini sesegera mungkin, sepenuh hati dan dengan sopan surat presiden,” katanya di parlemen.
Pemimpin Oposisi, Bill Shorten, tidak seperti diawal pekan lalu, kali ini ia memberikan respon dengan bahasa bipartisan.
"Sekali lagi saya sampaikan dalam situasi seperti ini perlu ditekankan komitmen dukungam kedua partai didalam upaya memperbaiki hubungan Australia dengan Indonesia sesegera mungkin," katanya.
Pejabat Kemlu dikritik
Meski demikian, divdalam senat terlihat ada sikap bipartisan. Contohnya Penny Wong dari Partai Buruh mendesak pejabat Kementrian Luar Negeri berkomentar mengenai kebijakan Koalisi.
"What I'm asking the officials to tell the Estimates Committee, and to state publicly, is: what is their understanding of the Indonesian government's position in relation to the Coalition Government's asylum seeker policy?"
"Yang saya tanyakan pada pejabat kementrian untuk jelaskan didalam forum senat ini dan sekaligus untuk disampaikan kepada publik adalah : “Bagaimana pemahaman mereka mengenai posisi pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan pencari suaka dari pemerintah koalisi?
Namun langkahnya tidak bergerak terlalu jauh karena keburu dihentikan Jaksa Agung, George Brandis, yang berpendapat dia tidak boleh meminta penjelasan mengenai diskusi pribadi antara Menteri Indonesia dan Australia.
"Senator Wong, kecuali anda berada di planet lain beberapa hari terakhir, anda seharusnya sudah paham kalau saat ini merupakan waktu yang sangat peka dalam hubungan Indonesia Australia,” katanya.
Tapi tampaknya salah satu penasehat pejabat senior di pemerintahan Koalisi tidak memikirkan hal itu ketika mengunggah kicauannya kemarin.
Konsultan polling, Partai Liberal, Mark Textor berkicau menyebut Menteri Luar Negeri Indonesia mirip dengan bintang film porno Philipina tahun 1970-an.
Textor bersikap meremehkan kicauannya ketika diwawancarai oleh ABC, tapi hari ini dia mengunggah tweet lain meminta maaf “kepada teman mereka di Indonesia”.
Ikuti Whatsapp Channel Republika