REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman mengatakan, 3,7 kasus yang dilaporkan merupakan data pemilih di luar 10,4 juta DPT yang dinyatakan bermasalah oleh KPU. Dipastikannya, data tersebut memang memiliki empat variabel pemilih yang sama tetapi NIK-nya berbeda.

"Jadi itu bukan hanya namanya saja yang sama, tapi tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelaminnya juga sama. NIK-nya saja yang beda, bagaimana mungkin secara logika itu bisa terjadi," kata Habiburokhman, Kamis (21/11).

Menurutnya, jika menganggap temuan tersebut tidak tepat, maka KPU hanya berasumsi saja. Sebagai penyelenggara pemilu, ia menuntut KPU untuk melakukan koreksi sebelum menyimpulkan data tersebut tidak tepat.

"Itu penyakit KPU main asumsi saja. Kami sebenarnya hanya mau DPT dibersihkan saja," ujar dia.