REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD II Partai Golkar tetap ingin menghadiri Rapimnas Golkar yang akan digelar hari ini, Jumat (22/11). Meski pun, mereka tidak diundang. 

Ketua DPD II Kota Banda Aceh, Muntasir Hamid menjelaskan, rapimnas kali ini terlalu banyak pengamanan. Namun ia tetap menyempatkan diri hadir untuk memberi aspirasi daerah. "Saya perlu katakan pada Nurul Arifin, ini bukan dunia perfilman, ini dunia nyata," ujarnya. 

Saat ini, terang Muntasir, terdapat  135 orang Ketua DPD II yang sudah berada di Jakarta. DPD II diperbolehkan masuk namun  tidak diberi kartu tanda pengenal sebagai peserta.

DPD II, kata Muntasir, merupakan ujung tombak pemenangan pemilu. "Jangan ada ketakutan pada DPD II, lihat saja kami nggak dikasih ID card," tambahnya.

Menurutnya, ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) sama saja mengecilkan diri jika tak mengundang DPD II hadir ke rapimnas. Meski pun sampai detik ini belum ada pengusiran dari panitia. 

"Saya cemburu hari ini kepada Nasdem. Mereka partai baru tapi mereka bisa membawa kepentingan daerah," kata Muntasir.

Pencapresan  Ical, katanya, tak perlu dievaluasi. Tetapi tokoh yang lain seharusnya diberi ruang  gerak. "JK dan Akbar Tanjung harus diberi ruang gerak, partai ini kan partai besar, harus buka ruang gerak bagi yang lain,"terangnya.

Saat ini, kata Muntasir, ada 135 ketua DPD II yang mengharapkan untuk didengar. Khususnya, untuk memberikan masukan agar DPP membuka ruang bagi JK dan Akbar Tanjung untuk diusulkan jadi cawapres.

"Kami datang ingin memberikan masukan. Kritik itu perlu diberikan kepada pimpinan, jangan hanya memberikan pujian tapi akhirnya dihancurkan, tradisi mengkritik, otokritik harus ada," ujar Muntasir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika