REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, sudah dijelaskan dalam aturan kalau peserta Rapimnas itu para Ketua DPD I, Dewan Pertimbangan, perwakilan ormas sayap, dan perwakilan ormas-ormas yang menyalurkan suara politiknya ke Golkar.
DPD II bukan termasuk peserta Rapimnas. "Kalau bukan peserta Rapimnas, wajar saja kalau DPD II tidak mendapatkan ID card. Jumlah ID Card itu hanya 800 buah, lagi pula kalau DPD II memaksa masuk ruangannya kurang besar dan pasti tidak cukup," kata Tantowi dalam Rapimnas V Golkar di Jakarta, Jumat, (22/11).
Kalaupun DPD II ingin menyampaikan aspirasi, Tantowi menerangkan, sudah ada mekanisme secara bertingkat. DPD II menyalurkan aspirasinya melalui DPD I, mereka yang akan membawakan aspirasinya dalam Rapimnas sebab mereka yang punya hak suara.
Kalau DPD II kurang yakin aspirasinya tersalurkan, ujar Tantowi, mereka bisa menelepon Ketua DPD I yang hadir dalam Rapimnas. "Telepon saja minta suaranya disampaikan, ujarnya.
DPP Golkar, kata Tantowi, tidak bisa melanggar konstitusi partai. Meskipun tidak bisa diingkari kalau elektabilitas Golkar bisa naik juga karena kinerja DPD II.
"DPD II ini akar rumput yang menjadi ujung tombak meraih suara. Tidak bisa dinafikkan kalau saya saat kampanye juga sering dibantu DPD II, tapi dalam Rapimnas mereka memang bukan peserta," ujar Tantowi.
Aspirasi DPD II, Tantowi melanjutkan, pasti didengar sebab tidak ada kritik dari kader yang tida didengar oleh DPP. Namun partai ini bukan milik perorangan, semua orang boleh mimpi jadi macam-macam termasuk jadi ketua umum.
"Kader mau bicara apa saja itu diterima tapi salurannya melalui AD/ART. Tidak bisa asal-asalan," kata Tantowi.
Namun Tantowi tidak menampik jika memang ada faksi-faksi di Golkar. Pada awalnya Golkar itu memang beridiri dari kelompok induk organisasi yang membentuk sekretariat bersama yang dibuat untuk melawan komunis.
"Namun setelah mereka bergabung, seperti Soksi, Kosgoro maka menjadi satu. Intinya mereka melebur dan tidak bisa hanya memikirkan kepentingan faksinya, tapi harus memperjuangkan kepentingan Golkar secara menyeluruh," kata Tantowi.