REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Untuk memperkuat data riset kekayaan Migas Indonesia, DPR RI mewacanakan adanya Petroleum Fund. Dengan begitu, lembaga pemerintah tidak mudah dikelabui kontraktor dalam hal cost recovery.

Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengatakan, Petroleum Fund itu diambil dari pemasukan migas yang lebih dari Rp 270 triliun. Dengan begitu, ada data yang valid mengenai kekayaan dan potensi migas.

"Selama ini kan kita sering mempercayakan riset kepada kontraktor asing dan lokal mitra kita. Namun ke depan, SKK Migas harus lebih pintar dari pada mereka," ujar Satya dalam diskusi 'Gilas Mafia Migas' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (23/11).

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu memilih pejabat berwenang di bidang Migas. Mereka tentunya harus memiliki wawasan yang jauh lebih luas dari pada para investornya. Dengan begitu, daya tawar terhadap kontraktor bisa lebih tinggi.

"Makanya saya ingin masuk pada titik, bahwa mengawasi Migas ini perlu peningkatan kualitas yang dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia-nya," ujarnya.

Juru bicara SKK Migas, Elan Budiantoro menambahkan, pihaknya memilik 700 karyawan kompeten dan profesional di bidangnya. Dalam hal ini, menurut dia, hanya dibutuhkan pribadi yang tegas saat bicar soal tender.

Ikuti Whatsapp Channel Republika