REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua DPR RI Marzuki Alie berharap Pemerintah Australia meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas penyadapan yang mereka lakukan.

"Kita berharap surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tonny Abbott itu adalah permintaan maaf supaya mereka jera dan tidak melakukan penyadapan lagi," tegasnya di Makassar, Senin (25/11).

Calon Presiden RI peserta Konvensi Partai Demokrat itu mengakui surat balasan dari PM Australia Tony Abbott sudah diterima pemerintah.

Hanya saja, ia sebagai Ketua DPR RI juga mengaku belum mengetahui isi surat tersebut sebab Tonny Abbott belum bersedia menjelaskannya kepada rakyat Indonesia.

Dia menilai kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia merupakan persoalan serius yang dapat menjadi suatu ujian bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

"Penyadapan yang dilakukan (AS dan Australia) melalui kedutaan besarnya di Jakarta merupakan persoalan serius dalam hubungan antarnegara, ini juga ujian bagi kita dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan para pemimpin dunia," katanya.

Marzuki mengatakan DPR mendukung langkah Menteri Luar Negeri RI untuk memanggil "Ad Interim" (Kuasa Usaha atau diplomat perwakilan) Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Duta Besar Australia guna meminta penjelasan mengenai kasus penyadapan itu.

"Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia sepatutnya tidak terjebak dalam kerangka pikir pragmatis demi kepentingan diplomasi semata. Kita harus melihat hal ini sebagai ujian kedaulatan bangsa Indonesia," ujarnya.