REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Undang-undang Keamanan Internal (ISA) diberlakukan di seluruh Bangkok, Nonthaburi, Kabupaten Bang Phli di Provinsi Samut Prakan, dan Kabupaten Lat Lum Kaeo di Provinsi Pathum Thani. Tujuannya untuk melindungi properti negara dan fasilitas publik, kata Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Senin (25/11) malam.
Dalam pidato penting yang disiarkan di semua saluran TV, Yingluck mengatakan, demonstrasi anti-pemerintah telah meluas. Hal itu menciptakan gangguan yang berdampak pada rakyat dan mempengaruhi stabilitas nasional serta ketertiban umum.
Para pengunjuk rasa, menurut laporan TNA yang dikutip pada Selasa (26/11), menduduki gedung-gedung pemerintah termasuk Departemen Keuangan, Biro Anggaran, Kementerian Luar Negeri dan Departemen Hubungan Masyarakat, serta menghancurkan pagar-pagar, memutus pasokan air dan listrik yang menghalangi para pejabat bekerja.
Dia mengatakan, perlu dilakukan penegakan hukum untuk memungkinkan pemerintah melaksanakan tugasnya dan melindungi harta benda publik serta kehidupan rakyat sehari-hari.
Perdana menteri memberi jaminan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan kekerasan dan akan menangani situasi sesuai dengan standar universal. Dia meminta pihak berwenang negara untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat serta memberikan dukungan moral kepada para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
Dia mengimbau agar masyarakat tidak mendukung demonstrasi, meminta untuk mengabaikan rumor, serta bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk mengembalikan situasi normal secepat mungkin. Yingluck mengatakan prosedur parlementer di bawah sistem demokrasi harus diikuti untuk menyelesaikan masalah negara. Dia meminta semua faksi untuk mematuhi aturan hukum.
Pemerintah telah mendengarkan semua pihak di dalam masyarakat untuk membuka jalan bagi rekonsiliasi dan perdamaian di negeri ini, ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika