REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zaenal Arifin Mochtar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membentuk perwakilan untuk menjangkau banyaknya laporan kasus korupsi di daerah.

"Memang KPK sendiri yang bisa menjawab. Namun melihat kebutuhan perwakilan KPK di daerah, hal itu mutlak diperlukan," kata Zaenal di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, jumlah personel KPK saat ini sangat terbatas untuk menjangkau kasus korupsi yang tersebar di berbagai daerah. Sehingga, sangat mempersulit kinerja KPK di lapangan.

"Faktanya KPK memang kesulitan mengatasi semua perkara yang jumlahnya mencapai ribuan kasus. Sementara jumlah penyidik kurang dari 100 orang," kata dosen Fakultas Hukum UGM ini.

Ia mengatakan sesuai konstitusi, KPK memiliki kewenangan untuk membentuk perwakilan di daerah. Hal itu mengacu Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang (UU) tentang KPK.

Sementara itu, lanjut dia, pembentukan perwakilan KPK di daerah juga harus disertai dengan penjagaan integritas lembaga tersebut. "Penjagaan integritas juga harus dilakukan dengan seleksi ketat memunculkan personel penyidik KPK di daerah. Jangan sampai dengan desentralisasi itu, menjadikan citra KPK buruk," katanya.

Namun demikian, kata dia, opsi membuat perwakilan KPK di daerah juga dapat diganti

dengan penguatan koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi di daerah.

"Sayangnya koordinasi dan supervisi yang diupayakan KPK masih belum berjalan seperti yang diharapkan," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan KPK pernah mengusulkan pembentukan kantor perwakilan di daerah, untuk mempermudah penanganan korupsi, namun usulan tersebut belum disetujui oleh DPR RI.

Dengan tidak disetujuinya usulan KPK oleh DPR RI, kata Johan, sampai saat ini KPK belum berencana mengusulkan kembali pembentukan perwakilan di daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika