JAKARTA -- Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya berbicara mengenai skandal penyadapan, 3 hari setelah menerima surat balasan dari PM Australia, Tony Abbott.
Berbicara dalam pertemuan yang khusus untuk membahas masalah skandal penyadapan ini, Yudhoyono mengatakan di dalam suratnya Abbott telah berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun di masa depan yang dapat merusak hubungan antara kedua negara.
Presiden Indonesia menyerukan agar isu ini disikapi dengan tenang, namun ia mengatakan kerjasama bilateral kedua negara tidak akan dipulihkan sebelum pemerintah Australia mengajukan protokol perilaku dan kode etik.
Mantan Panglima Militer Peter Leahy menyerahkan langsung surat balasan dari PM Tony Abbott pada Sabtu lalu, sebuah langkah yang oleh pemerintah disebutkan sebagai tanda rasa hormat, dan juru bicara presiden hari ini (26/11) mengatakan surat tersebut “sesuai dengan harapan kami.”
Komentar Presiden Yudhoyono tampaknya akan disambut oleh pemerintah Abbott yang telah menuai kecaman atas caranya menangani situasi terkait skandal penyadapan ini.
Komentar Presiden Yudhoyono ini merupakan indikasi positif pertama untuk memajukan masalah ini yang sudah mulai berdampak pada kepentingan perdagangan Australia dengan Indonesia.
Indonesia merupakan importir utama gandum Australia, ternak hidup dan daging sapi, sementara Australia hanya menempati urutan ke-10 dalam daftar pasar ekspor Indonesia.
Skandal rugikan hubungan perdagangan
Hari ini (26/11), Menteri Perdagangan Indonesia mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan mengurangi impor sapi dari Australia menyusul kasus penyadapan ini.
Gita Wirjawan mengatakan dia telah meminta ijin dari parlemen untuk mencari sapi impor dari negara lain untuk memasok kebutuhan daging sapi di dalam negeri.
Indonesia memiliki ketentuan melarang impor dari negara yang masih memiliki penyakit kuku dan mulut, tapi Wirjawan mengatakan dirinya yakin negaranya bisa mencari ternak sapi impor dari negara lain karena Malaysia mengimpor sapi dari kawasan yang bebas penyakit di India.
Wirjawan mengatakan langkah mencari pemasok lain untuk menggantikan ternak sapi Australia – yang termasuk India dan Amerika Selatan – sebagian besar disebabkan karena skandal penyadapan.
Dengan santai kepada wartawan Wirjawan mengatakan isu penyadapan merupakan isu yang disayangkan dan merusak rasa kepercayaan.
Wirjawan juga mempersamakan Australia dan Indonesia sebagai pasangan menikah, namun Wirjawan mengatakan dirinya tengah membicarakan soal perceraian dan karenanya hubungan kedua negara bisa dipulihkan.
Wirjawan menyampaikan pernyataannya ketika berbicara kepada wartawan asing di Jakarta menjelang pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pekan depan di Bali.
Menteri Pertanian Barnaby Joyce pekan lalu juga menunda rencana kunjungannya ke Indonesia lantaran skandal penyadapan tersebut, dirinya mengaku mengetahui isu penyadapan.
Dalam pernyataannya, Joyce mengatakan dia menghormati hak Indonesia untuk memilih darimana mereka akan mengimpor makanannya, tapi dia berniat melanjutkan upaya mempromosikan Australia sebagai eksportir ternak sapi hidup, daging sapi dan makanan yang bisa diandalkan.
Pemimpin Oposisi, Bill Shorten mengatakan komentar Wirjawan menunjukan betapa seriusnya skandal penyadapan ini telah membuat Indonesia tersinggung.
"Ini bukan waktu yang tepat untuk dengan sederhana mengatakan, ‘tidak ada masalah kok bagi kita – tidak ada yang perlu dipikirkan,” katanya.
"Sebaliknya ini waktu untuk menyingsingkan lengan baju Anda, waktu untuk mengenali bagaimana menempatkan diri anda sendiri dalam posisi orang lain dan menempatkan diri dititik berdiri yang seimbang.”
Direktur RNI Ismed Hasan Putro pada Kamis (21/11/2013), kepada Reuters mengatakan perusahannnya membekukan pembicaraan dengan perusahaan ternak sapi Australia sampai pemerintah Australia meminta maaf kepada Indonesia.
"Ini penting untuk membangun kepercayaan yang saling menguntungkan, penghormatan dan kesetaraan di masa depan,” katanya.
Sementara itu, pemerintah Papua Nugini menyerukan Komisi Tinggi Australia untuk memulihkan keretakan akibat skandal penyadapan Australia dan Indonesia.
Komisi Tinggi Deborah Stokes yang menghadiri pertemuan dua pemerintah di Port Moresby dalam dua pekan terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika