REPUBLIKA.CO.ID, Polisi Mesir menembakkan meriam air untuk membubarkan puluhan aktivis yang memprotes kekejaman polisi di Kairo. Ini merupakan pertama kalinya bagi pasukan keamanan menerapkan undang-undang baru yang kontroversial yang melarang protes tanpa izin dari pihak berwenang.

Kerusuhan tersebut menegaskan semakin berkembangnya reaksi keras menentang undang-undang di kalangan faksi-faksi politik sekuler yang mendukung penggulingan Presiden Islamis Mohammed Mursi, oleh militer. Kini sebagian dari anggota koalisi longgar semakin tidak sabar dengan munculnya tanda-tanda bahwa pemerintah sementara yang didukung militer menuju ke arah otoriter, seperti dilansir situs VOA.

Banyak aktivis non-Islamis yang mengatakan undang-undang itu dimaksudkan untuk membungkam para pembangkang menjelang referendum mengenai amendemen konstitusi dan pemilihan penting lainnya. Para aktivis itu menentang ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang direvisi yang memberi kekuasaan lebih besar bagi militer dan presiden, dan membatasi hak-hak untuk berkumpul dan mendapatkan pengadilan yang bebas.

Pemerintah menyatakan undang-undang tersebut diperlukan untuk memulihkan keamanan dan stabilitas serta mengendalikan protes para pendukung Morsi hampir setiap hari untuk menuntut pemulihan jabatannya. Berbagai demonstrasi yang dilakukan kelompok Islamis kerap berubah menjadi bentrokan berdarah dengan pasukan keamanan, membuat ratusan orang tewas sejak Morsi disingkirkan pada bulan Juli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika