REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra terhindar dari pengajuan mosi tidak percaya kelompok oposisi, Partai Demokrat. Ia selamat karena mayoritas anggota parlemen Thailand menolak pengajuan mosi terhadap skema penjaminan padi pemerintah.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, anggota parlemen Partai Pheu Thai dan koalisinya mampu mengalahkan demokrat, 297 berbanding 134 anggota yang menyetujui. Sedangkan lima anggota parlemen menyatakan abstain. Begitu juga dengan anggota kabinetnya, Menteri Dalam Negeri, Charupong Ruangsuwan.

Dalam laporan The Nation, Rabu (27/11), hasil voting menyatakan 296 anggota menolak opsi tidak percaya kepada Charupong, sementara 135 menerima.

Satu hari sebelumnya, Rabu (27/11), anggota partai dari Demokrat, Warong Dechgitvigrom, menduga terjadi tindak korupsi dalam skema penjaminan beras pemerintah. Namun Yingluck membantah terjadi tindak korupsi dalam skema penjaminan yang begitu transparan. Justru, program tersebut membantu petani meningkatkan tabungan mereka.

''Saya akan memerintahkan penyelidikan jika terjadi tindak korupsi,'' ungkap Yingluck, dikutip dari The Nation, Kamis (28/11).

Pemerintahan Yingluck yang meraih mayoritas suara dua setengah tahun lalu, sejak satu bulan mendapat tekanan dari massa antipemerintah boneka Thaksin. Kelompok yang menyebut diri kaus kuning ini telah mengambil alih beberapa kementerian.

Pemimpin massa antipemerintah, Suthep Thaugsuban, sebelumnya memerintahkan setiap orang mengambil alih kantor kementerian. Jumlah massa yang sebelumnya 100 ribuan, Ahad kemarin, terus menurun memasuki hari kelima. Dengan jumlah massa yang sedikit, yaitu 20 ribuan dibandingkan penduduk Bangkok mencapai 10 juta orang, tampaknya sulit untuk menjatuhkan pemerintah. Apalagi tanpa intervensi militer dan pengadilan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika