REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kemacetan masih menjadi masalah utama yang mendapat perhatian warga DKI Jakarta. Mayoritas masyarakat masih merasa belum puas dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Pusat Data Bersatu (PDB), 61,5 persen masyarakat masih belum puas terhadap upaya Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan. 33,8 persen diantaranya mengaku puas. Sedangkan 6,9 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

"Artinya, masalah utama yang ada di DKI masih belum dipecahkan," ujar Didik J. Rachbini, chairman PDB dalam diskusi publik yang bertajuk 'Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan Masa Depan Jakarta' di gedung Energy Tower lantai 22, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Didik menjelaskan, dari survei yang dilakukan PDB pada Juni 2012, sebelum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sebanyak 26,7 persen warga DKI mendesak agar kemacetan segera ditangani.

"Dan pada survei tanggal 11-13 Oktober 2013 ini, ternyata masyarakat masih banyak yang belum puas dengan ini," ujarnya.

Sementara itu, dalam hal pendidikan, kesehatan dan sektor informal mayoritas masyarakat mengaku puas. Bahkan dalam penertiban pedagang kaki lima kepuasan mencapai angka 77,7 persen.

Kemudian diikuti oleh kesehatan sebesar 73,8 persen tingkat kepuasan dan disusul oleh bantuan pendidikan dan pelayanan birokrasi. "Adanya KJS (Kartu Jakarta Sehat) memang sangat dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode telepolling terhadap 500 responden dengan margin error sebesar 4,5 persen. Responden tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta secara acak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika