REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penghentian kerja sama antara Polri dengan Kepolisian Australia belum bisa ditentukan. Keputusan masih menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Sementara kami hentikan dan menunggu keputusan lebih lanjut dari presiden," kata Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/11).

Sutarman mengatakan, keputusan penghentian kerja sama tersebut merupakan inisiatif pemerintah pascapenyadapan yang mengganggu hubungan diplomatis antarnegara tetangga tersebut. 

"Semua kerja sama kami hentikan, kerja sama intelijen, pemberantasan people smuggling kami hentikan," katanya.

Sebelumnya, hal sama juga disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Ronny F Sompie. Ia mengatakan penghentian kerja sama tersebut atas perintah SBY. "Sementara dihentikan semua kerja sama itu karena ini perintah presiden," katanya. 

Kerja sama tersebut, antara lain pelatihan sumber daya manusia (SDM ) untuk meningkatkan kemampuan Polri. Termasuk pengadaan alat-alat untuk Densus 88 Antiteror serta untuk melacak kejahatan dunia maya (cyber crime).

Namun, dia mengatakan, tengah melakukan evaluasi terhadap alat-alat itu untuk mengetahui apakah ada perangkat yang dipasang yang bisa menguntungkan Australia.

"Nanti akan dievaluasi, diperiksa semuanya apakah di dalamnya ada alat penyadap atau tidak. Kalau tidak ada akan kami gunakan terus," katanya

Ikuti Whatsapp Channel Republika