REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyadari, Pemerintah Provinsi tidak bisa menyelesaikan masalah banjir di Ibu Kota sendiri. Pemerintah, kata dia, juga harus berkoordinasi dengan wilayah lain seperti Bogor dan Depok. Meski demikian, Jokowi berharap, ada peran dari pemerintah pusat disitu.

"Akan lebih baik kalau dikoordinir oleh pemerintah pusat. Karena tidak mungkin kan saya mengkoordinir kabupaten di provinsi yang lain," ujar dia usai menghadiri acara silaturahmi dengan ketua RT RW dan tokoh masyarakat di Istora Senayan, Ahad (1/12).

Menurut gubernur yang hobi blusukan tersebut, pemerintah pusat harusnya membentuk satu badan khusus yang bertugas mengkoordinir Jabodetabek untuk bersama-sama mengatasi banjir, seperti halnya Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek. Sebab, jika itu tidak dilakukan, sambung dia, tiap daerah akan bekerja sendiri-sendiri dan masalah banjir tidak pernah bisa diselesaikan.

"Kalau tidak ya dikumpulkan saja. Ada masalah apa dikumpulkan, solusi kerjanya dibagi-bagi. Jakarta kamu kerja ini, Bekasi ini, Depok ini, Bogor ini. Jadi tanggung jawabnya jelas," ujarnya memberi saran.

Sementara itu, Jokowi juga menanggapi permintaan Wali Kota Depok Nur Mahmudi yang memintanya datang untuk mendiskusikan masalah banjir. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, ia siap bertemu dengan Nur Mahmudi untuk membicarakan masalah pembelian lahan untuk waduk di Depok.

Seperti diketahui, Pemprov DKI berencana membeli lahan di Depok untuk dibangun menjadi waduk yang berfungsi mencegah banjir. Meski demikian, rencana tersebut nampaknya mendapat penolakan dari Pemerintah Depok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika