REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memperkirakan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 bakal meleset dari target. Pengesahan anggaran yang seharusnya dilakukan pada 15 Desember 2013, kemungkinan akan molor hingga 27 Desember.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebab, pengesahan APBD merupakan kewenangan dewan.
"Yang jelas kita sudah masukkan APBD ke dewan sudah lama. Masalah pengesahan bukan urusan saya," kata gubernur yang akrab disapa Jokowi ini di Jakarta, Ahad (1/12).
Sekadar informasi, APBD DKI 2014 diperkirakan bakal mencapai Rp 69,7 triliun. Jokowi juga membantah adanya tambahan APBD senilai Rp 2 miliar yang diduga menjadi penyebab molornya pengesahan anggaran. Menurut dia, sekalipun ada tambahan, hal itu bukan berasal dari pos belanja.
"Tambahan ya biasa, itu dinamika, ya paling ada income yang minta dinaikkan," ujar mantan walikota Solo itu.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Daerah DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memasukkan tambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar dalam APBD 2014. Pria yang akrab disapa Sani itu mengatakan tambahan tersebut yang menjadi penyebab pengesahan anggaran menjadi molor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika