REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Drs. H. Suhardi Duka, MM, menyampaikan, bencana banjir bandang yang menerjang pemukiman di tiga kecamatan di Mamuju Tengah (Mateng) terjadi akibat kerusakan alam.
"Bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan tiga kecamatan di Daerah Otonom Baru (DOB) Mamuju Tengah (Mateng) murni karena eksploitasi kawasan hutan secara berlebihan. Ini merupakan teguran bagi manusia untuk ikut menjaga kelestarian hutan di sekitar kita," kata Bupati Mamuju, Drs.H.Suhardi Duka, MM usai menyerahkan bantuan bencana banjir Mateng di Mamuju, Ahad (2/12).
Menurutnya, eksploitasi kawasan hutan di wilayah hulu ini mengakibatkan kurangnya keseimbangan untuk menyerap air saat hujan turun sehingga bencana itu datang menyapu pemukiman penduduk.
Sehingga kata dia, dampak bencana banjir ini bisa mengetuk hati semua pihak untuk tidak melakukan pembalakan liar.
"Biarlah musibah ini menjadi proses pembelajaran berharga bagi kita semua betapa pentingnya menjaga ekosistem kawasan hutan yang ada di sekitar kita. Saya harap, peristiwa musibah banjir ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang," katanya.
Bupati dua periode ini menyampaikan, bencana banjir bandang di Mateng beberapa waktu lalu cukup mengerikan pada tiga kecamatan yakni kecamatan Topoyo, Tobadak dan Kecamatan Karossa.
Berdasarkan data tim penanggulangan bencana kata dia, terdapat lima puluh desa yang ada di tiga kecamatan dengan penduduk yang tertimpa bencana sebanyak 2.671 Kk atau 10.963 jiwa.
Bukan hanya itu, namun bencana itu juga telah ikut merusak sejumlah infrastruktur diantaranya infrastruktur jalan sepanjang 35 kilometer, delapan jembatan, empat pasar dan satu masjid.
Selain itu, kata Suhardi, juga merusak dan menghanyutkan 23 unit rumah penduduk yang dikategorikan mengalami rusak parah, 382 unit dengan kategori rusak ringan dan mengakibatkan korban jiwa sebanyak lima orang, empat diantaranya telah diketemukan dan satu lainnya hingga kini belum ditemukan.
Karena itu kata dia, bantuan yang disiapkan pemkab Mamuju senilai Rp300 juta diharapkan tepat sasaran kepada korban bencana banjir.
"Pemkab Mamuju membutuhkan data valid terkait bencana banjir. Kita khawatir, niat tulus pemerintah justeru menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila proses penyalurannya salah sasaran," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika