REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemimpin protes Thailand Suthep Thaugsuban telah memberikan kepada perdana menteri Thailand waktu dua hari untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan meminta pegawai negeri sipil untuk berhenti bekerja hari (Senin) ini.
Dalam dialog pertama dengan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sejak menendang demonstrasi pada 31 Oktober, Suthep mengatakan pembicaraan diadakan di hadapan para perwira tinggi dari ketiga angkatan bersenjata.
Suthep, sekretaris jenderal Komite Reformasi Rakyat Demokratik yang baru dibentuk, mengatakan kepada Yingluck bahwa dialog itu bukan perundingan dan bahwa pemerintah harus mematuhi tuntutan rakyat dalam waktu dua hari.
Dalam pidato kepada demonstran di Kompleks Pemerintahan di Jalan Chaengwattana, ia meminta perdana menteri untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Thailand, yang ia sebut adalah pemilik negara dan kedaulatannya.
Pidatonya, disiarkan langsung oleh seluruh stasiun TV, dipancarkan ke tempat pengunjuk rasa di Ratchadamnoen Avenue dan Departemen Keuangan di Soi Aree. Ia mengatakan, "Jika Yingluck rela mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, kita akan memperlakukan dia dengan cara yang santun.Rakyat tidak senang dengan [hanya] pengunduran diri pemerintah atau pembubaran DPR."
Mantan anggora parlemen Demokrat itu menjelaskan ia jelas mengatakan kepada Yingluck bahwa rakyat Thailand ingin menggunakan kekuasaan mereka untuk mengubah Thailand ke negara dengan sistem demokrasi penuh di bawah monarki.
Itu bukan negosiasi apapun dan pemerintah harus mengambil tindakan dalam waktu dua hari, kata Suthep, dan menambahkan bahwa hal itu akan sampai ke Yingluck tentang bagaimana untuk memenuhi tuntutan rakyat, tetapi orang-orang tidak akan menghentikan gerakan mereka.
"Perdana menteri tidak menjawab (selama pembicaraan), tetapi saya sudah melakukan tugas saya dalam menyampaikan tuntutan rakyat atas nama rakyat," katanya.
Suthep mengatakan, "Panglima militer berbicara di depan para pemimpin angkatan bersenjata lainnya dan perdana menteri bahwa ia tidak ingin melihat adanya kematian rakyat atau mereka cedera sejak angkatan bersenjata berpihak kepada rakyat Thailand.
"Saya mengatakan kepada pemimpin dari ketiga angkatan bersenjata bahwa kita mengangkat senjata bagi rakyat dari generasi berikutnya secara damai tanpa menempatkan tekanan kepada PNS.
"Namun kita ingin para pejabat pemerintah untuk berhenti melayani rezim Thaksin dan berdiri bersama rakyat dengan sukarela menghentikan pekerjaan mereka. Rakyat menunggu keputusan para pejabat pemerintah hari ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika